Pola Motivasi Wisatawan Bergeser ke Wisata Alternatif

Dipublikasikan oleh Webwisata pada

Empat Desa Siapkan Pengembangan Wisata Mampirtapa

Pergeseran pola motivasi wisatawan dari wisata massal (mass tourism) ke wisata alternatif (alternative tourism), mulai terasa. Pola wisata alternatif digambarkan dengan kunjungan ke daya tarik wisata baru yang unik, dengan nuansa alam dan terdapat budaya setempat.

Pada wisata alternatif, wisatawan mendapat pengalaman baru yang tidak bisa dijumpai pada wisata massal. Pola ini mulai terlihat dengan menurunnya jumlah kunjungan wisata ke lokasi wisata popular di beberapa kota di Indonesia pada libur lebaran lalu.

”Wisata alternatif lebih fokus pada spirit konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan fasilitas wisata dalam skala kecil,” kata Pengelola desa wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta, Doto Yogantoro.

Hal itu disampaikan Doto, pada acara Focus Group Discussion (FGD) pengembangan desa wisata di bale seni budaya Desa wisata Kedungbenda, Kecamatan kemangkon, Purbalingga, Senin (18/7/2016).

FGD yang diselenggarakan Bappeda bekerjasama dengan Dinbudparpora Purbalingga diikuti para pelaku desa wisata, fasilitator pendamping desa wisata, para kepala desa lokasi desa wisata dan camat lokasi desa wisata.

Doto mengatakan, wisata massal biasanya orientasinnya wisatawan melihat banyak tempat dengan motivasi bersenang-senang. Masyarakat dan budaya hanya sebagai tontonan, dan pengembangan fasilitas wisata yang ada pada skala besar.

“Pada wisata massal, wisatawan cenderung mengunjungi daya tarik wisata yang sudah populer. Sementara, pada wisata alternatif, wisatawan menginginkan pengalaman baru yang tidak dijumpai pada wisata massal,” kata Doto Yogantoro.

Strategi Pengembangan Wisata Alternatif

Doto menegaskan, pengembangan desa wisata yang gencar dilakukan oleh Pemkab Purbalingga merupakan strategi yang tepat dalam pengembangan wisata alternatif.

Konsep desa wisata menjadi hal yang tepat yang bisa mengembangkan potensi desa dan sekaligus memberdayaan masyarakat.

“Strategi pengembangan desa wisata sangat menarik, bahkan tiga kementerian ikut ambil bagian dalam pengembangan desa wisata,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, kementerian itu yakni Kementerian Pariwisata dengan konsep wisata perdesaan.

Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM dengan konsep desa wisata hijau, dan Kementerian Desa Tertinggal dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa wisata. “Semua konsep itu mengarah pada pengembangan desa wisata,” ujarnya.

Doto mengatakan, konsep wisata desa dan desa wisata harus dipahami secara jelas. Wisata Desa merupakan bentuk kegiatan wisata yang membawa wisatawan pada pengalaman untuk melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Sedang desa wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata.

Tantangan Membangun Desa Wisata

Doto mengakui, untuk membangun sebuah desa wisata memang penuh tantangan yang berat. Tantangan justru kebanyakan berasal dari masyarakat di desa itu sendiri.

Doto menceritakan pengalamannya mengelola Desa wisata Pentingsari yang saat ini omsetnya sudah mencapai Rp 2,4 miliyar dalam satu tahun. Konflik di desa wisata biasanya muncul setelah mulai ada pemasukan uang.

“Dalam mengembangkan desa wisata, tidak perlu orang pinter dan keminter, tetapi orang yang mau bekerja keras dan terbuka,” tegas Doto.

Doto menilai, perkembangan desa wisata di Purbalingga sudah cukup bagus, jika dibandingkan di Kabupaten Sleman.

Perkembangan desa wisata di Sleman sudah stagnan, dari 130-an desa wisata hanya 30 persennya saja yang bertahan.

“Pengalaman ini harus diambil hikmahnya bagi desa-desa yang wisata yang mulai berkembang seperti di Purbalingga,” katanya.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Purbalingga dan antar-SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) yang bisa bekerjasama dengan baik mengembangkan desa wisata.

Seperti yang dilakukan pada FGD, antara Bappeda dan Dinbudparpora (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga), bisa duduk bersama membahas persoalan pengembangan desa wisata dan sekaligus solusinya.

“Saya juga mengapresiasi atas ide-ide Pemkab yang mengawal pengembangan desa wisata dengan memberikan bantuan keuangan khusus dan menempatkan tenaga fasilitator pendamping desa wisata,” ujar Doto.

Baca juga:

Kategori: Kiprah

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *