Pengelolaan Pariwisata Tak Semata Kejar PAD

Dipublikasikan oleh Webwisata pada

Pengelolaan Pariwisata Tak Semata Kejar PAD

Pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), swasta dan masyarakat, tidak sekadar untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Purbalingga Drs Subeno, SE, M.Si.

Menurutnya, Pemkab cenderung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tentang pengelolaan desa-desa wisata, Dinbudparpora tidak memungut PAD sepeserpun, karena semua diserahkan ke desa dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

“Muara dari pembangunan pariwisata tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Dinbudparpora, tidak akan membebani lebih kepada pihak desa atau swasta yang mengelola daya tarik wisata. Kami hanya ingin mengembangkan pariwisata di Purbalingga dengan semangat Urip Bareng, Maju Bareng dan Sejahtera Bareng,” ujar Subeno, Rabu (28/10).

Subeno menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Magelang di Aula Dinbudparpora Purbalingga. Turut menerima kunjungan tersebut, masing-masing Direktur PD Owabong Wisnu Haryo Danardono, SH, dan kabid Pariwisata Ir Prayitno, M.Si.

Sedangkan rombongan dari DPRD Kabupaten Magelang dipimpin oleh Drs Suharno, Wakil Ketua Ketua DPRD serta didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Magelang Edy Susanto.

Subeno menegaskan, dalam pengelolaan pariwisata, pihaknya selalu berupaya untuk bersinergi, baik dengan legislatif, pihak swasta maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain.

Dinbudparpora juga terus berupaya mengembangkan kualitas layanan dengan meningkatkan kapasitas pelaku wisata, contohnya melalui kegiatan pelatihan dan studi komparasi ke wilayah lain.

Selain itu, Pemerintah kabupaten juga memberikan dukungan infrastruktur berupa akses jalan menuju lokasi daya tarik wisata, meski daya tarik itu dikelola pihak swasta.

“Kami juga mendorong kedepannya daya tarik wisata yang dikelola Dinbudparpora seperti Goa Lawa bisa dilimpahkan untuk dikelola BUMD agar lebih maju dan berkembang,” kata Subeno.

Menjawab pertanyaan dari salah satu anggota rombongan soal target PAD yang dikelola Dinbudparpora, Subeno menjelaskan, beberapa daya tarik wisata tersebut sudah memenuhi target seperti Goa Lawa dari target Rp 450 juta saat ini sudah lebih dari Rp 500 juta yang disetor. Kemudian target Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman Rp 22,5 juta sudah mampu disetor Rp 25,3 juta.

Begitu pula dengan Pendakian Gunung Slamet yang  direkomendasi PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi & Bencana Geologi) dibuka sejak 8 September lalu, sudah mampu disetor Rp 15 juta, dari target Rp 14 juta.

Atas jawaban tersebut, sejumlah anggota DPRD Magelang memuji kejujuran Dinbudparpora dalam mengelola pendapatan.

Sementara itu Wakil ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno mengatakan, meski Kabupaten Magelang terdapat Candi Borobudur  yang sudah berkelas dunia. Meski demikian, Pemerintah kabupaten belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada khususnya untuk memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Magelang.

Pengelolaan pariwisata di Magelang cenderung masih berpijak pada PAD. Begitu juga dengan pengelolaan desa wisata, Pemerintah kabupaten belum mampu berbuat banyak seperti di Purbalingga yang telah mampu memberikan fasilitasi melalui bantuan keuangan khusus dan menempatkan fasilitator di setiap desa wisata.

“Kami mengistilahkan, sepertinya pengelolan pariwisata antara di Purbalingga dan Magelang, diibaratkan bumi dan langit. Purbalingga sudah jauh lebih maju, dan kami mengakui harus belajar ke Purbalingga,” kata Suharno, politisi dari Partai Gerindra ini.

Senada dengan Suharno, Kepala Dinbudpar Kabupaten Magelang, Edy Susanto mengatakan, meski Kabupaten Magelang memiliki Candi Borobudur, namun pendapatan ke Pemerintah kabupaten hanya sekitar Rp 300 juta.

Padahal kunjungan ke Candi Borobudur lebih dari 3,6 juta wisataean per tahunnya. Pendapatan tersebut hanya dari parkir dan pendapatan lainnya. Sementara dari daya tarik wisata Ketep Pass, Pemkab Magelang hanya mendapatkan bagi hasil dari Pemprov Jateng selaku pemilik sekitar Rp 1 miliar per tahunnya.

“Jika dilihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang, kami memang yang terbesar se-Jateng, namun dari sisi PAD, boleh dikatakan masih kecil,” kata Edy Susanto.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PD Owabong mengatakan, pendapatan bruto Owabong per tahun berkisar Rp 29 miliar. Pendapatan ini kemudian dikurangi pengelolaan, dan yang disetor ke daerah sekitar Rp 5 miliar. Adapun pajak hiburan yang disetor tahun ini ditarget Rp 4 miliar.

“Pesaing Owabong memang kian banyak, namun kami terus melakukan diversifikasi usaha serta melakukan penetrasi pasar melalui promosi digitalisasi. Kami juga membangun jejaring dengan biro-biro wisata, serta pengelola wisata lainnya, termasuk dengan pengelola Candi Borobudur,” kata Wisnu.

Baca Juga:

Pengembangan Pariwisata Perlu Dukungan Bersama


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *